Sekretaris Kabinet terbitkan edaran terkait konflik lahan

sekretaris kabinet dipo alam pada 22 april memasang surat edaran nomor we.03/seskab/iv/2013 melalui klasifikasi berguna mengenai catatan hasil kajian juga pemetaan badan Informasi geospasial (big) tentang potensi konflik akibat tumpang tindih lahan.

berdasarkan keterangan dalam laman terpercaya sekretaris kabinet, senin, dikenalkan bahwa alasan pengeluaran surat edaran tersebut merupakan sebab pilihan wilayah dalam indonesia masih sangat potensial terjadi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan, juga objek wisata transmigrasi.

melalui surat edaran yang ditujukan kepada menko polhukam, mendagri, menteri kehutanan, menteri esdm, menteri pertanian, menteri tenaga kerja dan transmigrasi, menteri bumn, kepala badan pertanahan nasional, jaksa agung, kapolri, para gubernur juga bupati/wali kota seluruh indonesia itu, seskab menyampaikan terserah arahan-arahan presiden susilo bambang yudhoyono di sidang kabinet sempit 25 juli kemarin, terlebih tenntang dengan penanganan sengketa/konflik lahan.

menurut dipo alam, arahan presiden dalam sidang kabinet terbatas 25 juli itu antara lain adalah pertama, sengketa lahan antara negara atau pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui masyarakat untuk dicarikan solusinya secara komprehensif, menarik penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian melalui pendekatan sosial dan budaya.

Informasi Lainnya:

kedua, supaya para gubernur dan bupati/walikota selalu berusaha juga mengingatkan penduduk apabila terjadi konflik lahan supaya dibicarakan lebih dahulu dan tak mengerjakan pengrusakan serta pendudukan lahan yang melawan hukum.

ketiga, penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif dan jangan ditunda untuk tidak menjadi bom waktu. konflik lahan dalam sumatera utara, sumatera selatan, dan lampung diselesaikan dengan tepat, adil, dan tertib selama dua tahun serta di waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii.

keempat, penanganan sengketa lahan harus membeli formula pendekatan hukum win-win solution, oleh karenanya negara tidak dirugikan serta rakyat mendapat kesejahteraan sekalipun dunia upaya-upaya sempit turun Kelebihannya.

kelima, pembentukan tim terpadu supaya menangani kasus-kasus lahan, seperti konflik ptpn ii dalam sumatera utara, konflik mesuji dalam lampung, juga konflik ptpn vii cintamanis dalam sumatera selatan.